Gubernur Papua Tengah: Gereja Harus Berkuasa di Pemerintah, Menjadi Suara Moral bagi Bangsa

BeritaMujizat.com – BMNews – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pentingnya peran gereja dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan di Papua Tengah. Menurutnya, gereja tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus hadir sebagai kekuatan moral yang berani menyuarakan kebenaran dan mengingatkan pemerintah ketika kekuasaan mulai menyimpang dari keadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan Meki dalam dialog bersama para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (14/9/2026).

Dialog tersebut menjadi ruang bagi pemerintah dan para pemimpin gereja untuk membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua Tengah. Dalam suasana kekeluargaan, para pimpinan gereja menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, hingga konflik, pengungsian, serta persoalan tapal batas adat.

Gereja Dipanggil Menjadi Kekuatan Moral

Salah satu pernyataan yang paling menonjol dalam dialog tersebut adalah ketika Meki Nawipa menegaskan,

“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja.”

Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan agar gereja mengambil alih pemerintahan. Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, menjelaskan bahwa posisi gereja yang dimaksud adalah dalam konteks moral dan kebenaran.

Gereja memiliki tanggung jawab untuk menegur dan mengingatkan pemerintah apabila kebijakan maupun penggunaan kekuasaan mulai menyimpang dari prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan martabat masyarakat Papua Tengah.

Dengan demikian, gereja dipandang bukan sebagai pesaing pemerintah, melainkan sebagai mitra moral yang ikut menjaga agar kekuasaan tetap dijalankan untuk kepentingan masyarakat.

Pembangunan Bukan Sekadar APBD dan Proyek

Meki juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai anggaran dan proyek fisik. Pembangunan membutuhkan hati, iman, kebersamaan, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Karena itu, pemerintah Papua Tengah membuka ruang dialog dengan para pemimpin gereja untuk mendengar persoalan yang terjadi langsung di tengah masyarakat.

“Kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” demikian optimisme yang disampaikan Meki melalui juru bicaranya.

Persoalan konflik, pengungsian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan tapal batas adat dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan birokrasi. Diperlukan kerja bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk gereja yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah Minta Gereja Menyediakan Data

Selain meminta masukan, Gubernur Meki juga mendorong lembaga-lembaga gereja untuk membantu pemerintah menyediakan data yang akurat.

Data yang dibutuhkan antara lain jumlah jemaat Orang Asli Papua (OAP), jumlah tenaga pelayanan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta, dan pelayan lainnya, serta berbagai data lain yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan.

Menurut Meki, data yang rapi dan akurat akan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa sinergi gereja dan pemerintah tidak berhenti pada dialog, tetapi diarahkan kepada kerja konkret dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Mengembalikan Suara Profetis Gereja

Pernyataan Meki Nawipa juga mengingatkan kembali salah satu fungsi penting gereja di tengah kehidupan bangsa, yaitu menjadi suara kenabian.

Dalam sejarah gereja, suara profetis bukan berarti gereja mengambil alih pemerintahan. Sebaliknya, gereja dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, membela mereka yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan mengingatkan penguasa ketika kekuasaan digunakan secara tidak benar.

Prinsip tersebut memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab. Nabi Natan, misalnya, berani menegur Raja Daud ketika sang raja jatuh dalam dosa (2 Samuel 12:1-7). Demikian pula para nabi Perjanjian Lama berulang kali mengingatkan para pemimpin Israel agar tidak menyimpang dari keadilan dan kehendak Allah.

Dalam konteks Papua Tengah, peran tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi persoalan konflik, pengungsian, ketidakadilan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai persoalan sosial lainnya.

Gereja dipanggil untuk tidak diam ketika melihat penderitaan.

Gereja dan Pemerintah: Berbeda Peran, Bersama Membangun

Pemerintah memiliki mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola pembangunan. Gereja memiliki mandat spiritual dan moral untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah masyarakat.

Keduanya memiliki wilayah dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dapat berjalan bersama untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat.

Dalam perspektif iman Kristen, kehadiran gereja di tengah bangsa bukan untuk mencari kekuasaan politik, melainkan menjadi garam dan terang.

Yesus berkata:

“Kamu adalah garam dunia… Kamu adalah terang dunia.”
(Matius 5:13-14)

Karena itu, gereja dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam ruang publik, dengan membawa kebenaran, kasih, keadilan, dan kepedulian.

Dialog antara Gubernur Papua Tengah dan para pimpinan gereja menjadi sebuah pengingat bahwa pembangunan sebuah daerah bukan hanya persoalan infrastruktur dan anggaran. Ada manusia yang harus dilayani, ada masyarakat yang harus didengar, dan ada kebenaran yang harus dijaga.

Ketika pemerintah bersedia mendengar dan gereja berani menyuarakan kebenaran dengan kasih, keduanya dapat menjadi bagian dari proses menghadirkan perubahan bagi masyarakat Papua Tengah.

Gereja bukan penguasa pemerintahan. Namun gereja memiliki panggilan untuk menjadi suara moral yang mengingatkan penguasa agar kekuasaan tetap berpihak kepada keadilan, kebenaran, dan martabat manusia.