Poleksosbud

Menko Polhukam: Koruptor Tak Takut Dipenjara, Mereka Takut Miskin


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dalam webinar ‘Kick-off G20’ di YouTube KPK, Jumat (4/3/2022). (Sumber: Tangkapan layar YouTube KPK)

BeritaMujizat.com – Poleksosbud – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut koruptor sebenarnya tak takut dipenjara, melainkan takut akan kemiskinan.

Menurut Mahmud, hal tersebut disebabkan para koruptor lebih memilih dipenjara asalkan keluarga bisa menikmati aset yang disembunyikan.

“Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, tapi kemiskinan,” terang Mahmud dalam webinar ‘Kick-off G20’ di YouTube KPK, Jumat (4/3/2022).

Lanjut Mahmud, penjara seolah-olah tidak menjadi soal bagi koruptor.

“Asal dompetnya masih tebal, anak-istri masih hidup enak, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri karena aset hasil korupsi masih bisa disembunyikan untuk kemudian digunakan,” kata Mahfud.

Dia mengatakan suatu negara bisa bebas dari korupsi jika negara tersebut bisa berjalan dengan demokratis, “ini tentu menjadi perhatian besar untuk pemerintah,” ucap Mahmud.

“Jika negara berjalan demokratis, maka korupsi bisa dieliminir. Jika negara ingin bersih dari korupsi, maka jalankan demokrasinya dengan baik sehingga kontrol terhadap korupsi akan berjalan baik pula. Hal ini perlu menjadi perhatian utama dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Mahfud.

Mahfud mengungkapkan, berdasarkan salah satu hasil penelitian mantan wartawan di Australia, korupsi di Indonesia susah dibersihkan. Dia mengatakan hal itu disebabkan adanya praktik demokrasi yang salah.

“Sebab, berdasarkan hasil penelitian sebuah disertasi yang ditulis oleh mantan wartawan kita di Australia yang menyebutkan bahwa di Indonesia aneh. Anehnya apa? Indonesia itu melakukan reformasi, melakukan demokratisasi, membangun demokrasi agar korupsi bersih, karena di negara-negara lain kalau demokrasi bagus, maka korupsinya bisa dibersihkan,” tutur Mahmud.

“Tetapi katanya hasil penelitian itu di Indonesia justru sejak demokratisasi malah korupsinya bertambah. Apakah demokrasinya yang salah? Tidak, berarti praktik demokrasinya yang salah dan kalau sudah bicara praktik demokrasi salah,” imbuhnya.

Mahfud mengatakan, masyarakat tak bisa hanya mengandalkan KPK ataupun lembaga lainnya. Untuk itu, dia mengajak seluruh elemen bersinergi memberantas korupsi.

Comments

Related Articles

Back to top button