Tepatkah Sikap Ketua Sinode GPDI yang Mendeklarasikan Prabowo-AHY di Medsos?
BeritaMujizat.com – Poleksosbud – Menjelang masa-masa penentuan capres dan cawapres, media sosial kembali dihebohkan dengan kemunculan sebuah video kontroversial. Video yang berdurasi kurang dari tiga menit tersebut merupakan video yang berisi deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo dan AHY oleh ketua sinode Gereja Pentakosta DI Indonesia (GPDI), Pdt DR SM Tampubolon.
Dalam video tersebut, Pdt DR SM Tampubolon dengan tegas mengajak umat Kristen untuk mendukung pasangan Prabowo dan AHY dalam pemilu mendatang. Beliau merasa Prabowo dan AHY adalah solusi yang tepat untuk membawa kemajuan pada Indonesia. Melalui video tersbut, beliau juga berdoa dan mengajak Gereja-gereja yang lain selain GPDI juga memilih Prabowo dan AHY pada pemilu mendatang.
Video dukungan ketua sinode GPDI terhadap Prabowo dan AHY ini langsung menuai banyak komentar miring dari masyarakat. Banyak yang menilai apa yang dilakukan oleh bapak Tampubolon merupakan bentuk politik praktis yang harusnya tidak boleh dilakukan Gereja. Pasalnya saat ini pihak pendukung Prabowo maupun AHY belum menemukan kata sepakat untuk sama-sama maju sebagai capres dan cawapres.
Saat ini bahkan sedang terjadi tarik menarik kepentingan antar pendukung Prabowo dalam menetukan siapa calon pendamping Prabowo yang tepat. Partai Islam dan gerakan ulama yang sebagian besar alumni gerakan 212 sampai saat ini masih getol untuk mengusung cawapres Prabowo dari kalangan agama.
Pendeklarasian dukungan terhadap Prabowo dan AHY yang dilakukan ketua sinode GPDI ini tentu mengundang tanda tanya yang sangat besar. Mengapa pemimpin Gereja begitu yakin dan bahkan meminta jemaat untuk mendukung salah satu tokoh dalam politik? Apakah itu suara kebenaran yang di dapat dari Roh Kudus? atau suara yang muncul karena adanya lobi dari kelompok kepentingan tertentu?
Setelah melihat video tersebut banyak orang juga menyoroti soal peran dan tugas utama seorang pemimpin Gereja dalam politik. Orang menjadi sulit membedakan mana batasan yang tepat untuk Gereja dalam berpolitik. Banyak yang pemimpin Gereja dan sinode Gereja melarang Gereja untuk terjun dalam politik praktis, akan tetapi dalam prakteknya pemimpin Gereja jadi politisi yang paling getol mengkampanyekan salah satu tokoh dalam Gereja.
Alih-alih menuntun jemaat kepada kedewasaan dalam berpolitik sesuai kebenaran firman Tuhan, apa yang dilakukan ketua sinode GPDI ini justru terkesan menjual jemaat kepada kelompok-kelompok kepentingan. Jika petinggi Gereja begitu getol memkampayekan salah satu calon, bagaimana dia dapat mengajarkan ketepatan kepada jemaat mereka?
Jemaat Gereja yang dipimpin pasti akan terus dicekoki untuk memilih pasangan yang dia telah dukung dan deklarasikan. Apakah dapat dipastikan bahwa tidak ada mobilisasi kepada jemaat untuk memilih salah satu tokoh yang telah di dukung pemimpin Gereja.
Kita telah mengalami cerita pahit dimana politisasi agama menghilangkan kebenaran dan merenggut otoritas Gereja pada pemilu-pemilu yang sudah-sudah. Haruskan kita akan kembali mengalami cerita pahit itu dalam pilkada yang akan datang?
Penulis : Girandi ADP
