Papua Nugini Resmi Nyatakan Diri Sebagai Negara Kristen, Alkitab ditetapkan sebagai Simbol Nasional
BeritaMujizat.com – Internasional – Parlemen Papua Nugini (PNG) telah mengesahkan serangkaian amandemen konstitusi bersejarah yang menandai dua arah besar dalam perjalanan bangsa itu: penetapan identitas nasional sebagai negara Kristen dan pembatasan baru terhadap mekanisme mosi tidak percaya terhadap perdana menteri.
Deklarasi Negara Kristen
Dalam sidang yang digelar Maret 2025, sebanyak 80 dari lebih 80 anggota parlemen menyetujui amandemen preambule Konstitusi Papua Nugini yang kini secara eksplisit menyebut nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai “Pencipta dan Penopang seluruh alam semesta.”
Pernyataan itu berbunyi:
“Kami mengakui dan menyatakan Allah Bapa, Yesus Kristus Putra, dan Roh Kudus sebagai Pencipta dan Penopang seluruh alam semesta, sumber dari segala kuasa dan wewenang yang dipercayakan kepada rakyat dan semua orang di dalam wilayah Papua Nugini.”
Selain itu, Alkitab ditetapkan sebagai simbol nasional, dan nilai-nilai Kristen akan tercermin dalam “Tujuan Kelima” (Fifth Goal) dalam Konstitusi. Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali warisan iman yang telah lama dipegang masyarakat Papua Nugini sejak masa kolonial dan kemerdekaan tahun 1975.
Perdana Menteri James Marape menyebut perubahan ini sebagai “penyelarasan moral bangsa dengan dasar iman yang telah menuntun generasi sebelumnya.”
Ia menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa landasan moral dan spiritual bangsa ini tertanam dalam dasar hukum tertinggi negara.”
Namun, sejumlah pemimpin gereja, terutama dari kalangan Gereja Katolik, menyuarakan keprihatinan. Mereka menilai deklarasi tersebut bisa berdampak pada kebebasan beragama dan keberagaman keyakinan yang telah lama hidup berdampingan di Papua Nugini. Beberapa tokoh menyebut langkah ini lebih bersifat “simbolik” ketimbang perubahan substansial terhadap nilai-nilai sosial masyarakat.
Amandemen Mosi Tidak Percaya
Selain perubahan pada identitas nasional, Parlemen juga menyetujui amandemen Pasal 145 Konstitusi, yang mengatur mekanisme vote of no confidence (mosi tidak percaya).
Amandemen tersebut memperpanjang masa “perlindungan politik” bagi pemerintahan yang sedang berkuasa — jika satu mosi tidak percaya gagal, maka tidak boleh diajukan mosi baru selama 18 bulan berikutnya.
Perubahan ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik dan memberi waktu bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan tanpa gangguan politik berulang. Namun, para pengamat menilai langkah ini juga dapat memperkuat posisi perdana menteri dan mengurangi akuntabilitas parlemen terhadap eksekutif.
Aturan baru tersebut langsung berdampak pada situasi politik terkini: upaya mosi tidak percaya terhadap PM James Marape otomatis gugur dan tidak dapat dilanjutkan karena perlindungan 18 bulan yang baru diberlakukan.
Tanggapan dan Implikasi
Kombinasi antara deklarasi negara Kristen dan pembatasan mosi tidak percaya mencerminkan upaya pemerintahan Marape untuk menegaskan arah moral dan stabilitas politik di tengah tantangan ekonomi serta tekanan sosial yang meningkat.
Namun, kritik dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil terus muncul. Mereka memperingatkan bahwa penyatuan agama dengan negara berpotensi menimbulkan eksklusivitas keagamaan, sementara perubahan mekanisme parlemen bisa memperlemah sistem check and balance.
Meskipun demikian, bagi banyak warga Papua Nugini, langkah ini dipandang sebagai momen bersejarah — ketika bangsa mereka, yang dikenal sangat religius, akhirnya menegaskan secara resmi bahwa iman Kristen adalah jantung dari identitas nasional.
