Natal DKI Dipolitisasi, Akankah Petinggi Gereja Membiarkannya?
BeritaMujizat.com – Mandat Budaya – Carut marut Pilkada DKI 2017 tidak berhenti hanya dengan dipenjaranya Ahok. Dalam 100 hari kepimpinan baru, nama Ahok sering disinggung, bahkan diserang. Kekuatan nama baik yang tidak bisa ditutup sebelah mata. Diluar itu, ada satu hal penting yang lain yang sangat menganggu ketentraman umat beragama di DKI, dan di Indonesia pada umumnya, Natal DKI.
Dibukanya Monas untuk kepentingan perayaan-perayaan agama. Kebijakan yang sudah menjadi polemik diantara umat Islam, dengan menolaknya NU, Muhammadiah, dan MUI akan diadakannya reuni alumni 212 di Monas, sekarang hendak dibawah diranah Gereja oleh Pemprov DKI.
Sebuah manuver politik yang sangat berbahaya. Diberitakan bahwa Pemprov DKI hendak menyelenggarakan Natal Bersama di Monas. Perlu dicatat, Pemprov DKI yang secara agresif berinisiatif untuk mengadakan Natal tidak jelas ini.
Apa kepentingan dari Pemprov DKI mengadakan Natal di Monas kalau bukan untuk kepentingan politik? Keji sekali menggunakan umat Kristen untuk hal seperti ini. Aceng Zaini sebagai kepala bagian Mental dan Spiritual DKI bahkan sudah melobi PGI, dan KWI.
Kepala Bagian Mental dan Spiritual DKI Jakarta Aceng Zaini mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar acara Natal secara serentak di kawasan Monas pada Januari 2018.
Ia melanjutkan, pada Senin (4/12/2017) pihaknya telah berdiskusi dengan Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB), dan SKPD terkait. (sumber)
Akankah PGI dan KWI makan umpan politik ini? Para petinggi Gereja harusnya menolak dengan tegas politisasi Natal DKI ini. Kalau umat yang lain mau melakukan biarlah itu menjadi PR umat itu, tapi membawa-bawa Gereja kepada manuver politik 212 adalah jahat dan keji.
Perlu digarisbawahi, melakukan ibadah diluar Gedung Gereja adalah hal yang biasa dilakukan umat Kristen. Biasa disebut ibadah padang, doa keliling, ataupun fellowship pelayan Tuhan, dan sebagainya. Tetapi kasus ini jelas dan terang benderang berbeda konteks.
Setelah Monas dibuka untuk perayaan Agama, alumni demo 212 langsung mengadakan acara di Monas dengan mimbar yang berisi orasi politik, langsung Pemprov DKI hendak mengadakan Natal Bersama di Monas. Politisasi Natal yang menjijikkan.
Dilevel ini, seharusnya Menteri Agama dan Mendagri bisa memberikan teguran keras kepada Pemprov DKI. Kita tidak bisa membiarkan umat beragama digunakan dengan semena-mena sepert ini. Dari pihak PGI, KWI, dan kelompok-kelompok Kristen/Katolik yang lain, kita harapkan tidak ada yang bisa dibeli dengan “hibah” ataupun “berkat Natal”. Jangan jual iman semurah itu.
Penulis : Hanny Setiawan
Catatan Kaki:
Jangan Politisasi Natal Untuk Pencitraan
Tak Hanya 212, Pemprov DKI Akan Gelar Peringatan Natal di Monas
