BeritaMujizat.com – Berita Gereja – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dengan tegas menyatakan sikapnya untuk menolak jika diminta menjadi penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga baru yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Presidium KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, sebagai respons atas wacana pelibatan organisasi keagamaan dalam struktur pengawasan Danantara.
Dalam keterangan resminya pada 25 Februari 2025, Antonius menegaskan bahwa KWI tidak bersedia terlibat langsung dalam peran penasihat BPI Danantara karena wilayah pelayanan mereka terfokus pada bidang rohani.
“Seandainya diminta menjadi penasihat BPI Danantara, KWI tidak bersedia karena ranah dan wilayah pelayanan kami ada di bidang rohani,” ujarnya.
Menurutnya, tugas utama KWI adalah melayani umat Katolik dalam aspek spiritual, bukan terlibat dalam pengelolaan investasi atau kebijakan ekonomi yang menjadi domain Danantara.
Meski menolak keterlibatan langsung, KWI membuka peluang bagi umat Katolik yang memiliki kompetensi dan profesionalisme untuk berkontribusi dalam Danantara. Antonius menjelaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan keputusan tersebut kepada individu-individu Katolik yang dianggap mumpuni.
“KWI menyerahkan kepada profesional Katolik yang berkompeten untuk memberikan nasihat kepada BPI Danantara,” tambahnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa KWI tetap mendukung inisiatif pemerintah, namun dengan batasan yang jelas sesuai misi keagamaannya.
Wacana pelibatan ormas keagamaan sebagai penasihat Danantara pertama kali mencuat saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada 15 Februari 2025.
Prabowo mengungkapkan keinginannya agar organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan KWI turut mengawasi pengelolaan Danantara, yang mengelola aset senilai hampir 980 miliar dolar AS. Ia menilai keterlibatan ormas keagamaan dapat memperkuat integritas dan pengawasan terhadap lembaga tersebut.
Namun, sikap KWI berbeda dengan beberapa ormas lain yang masih mempertimbangkan tawaran tersebut.
Antonius juga mengungkapkan bahwa KWI belum menerima undangan atau pembicaraan resmi terkait wacana ini. “Kami hanya diundang hadir pada peluncuran Danantara, tetapi belum ada komunikasi lebih lanjut soal peran sebagai penasihat,” katanya.
Hal ini menegaskan bahwa keputusan KWI untuk menolak bukan reaksi atas tawaran konkret, melainkan sikap prinsipil berdasarkan fokus pelayanan organisasi.
Peluncuran Danantara sendiri menandai langkah besar pemerintah dalam mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih terintegrasi. Lembaga ini dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, dengan dukungan Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria dalam struktur kepengurusannya.
Prabowo menekankan bahwa Danantara harus diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yang telah ditunjuk sebagai bagian dari dewan penasihat.
