BeritaMujizat.com – Poleksosbud – Dikeluarkannya SP3 terhadap kasus chat porno Habib Rizieq menimbulkan kembali gejolak dalam perpolitikan bangsa. Komitmen dan idealisme Presiden Jokowi atas penegakan keadilan dan kebenaran kembali diuji dengan adanya SP3 ini.
Meskipun secara praktis keputusan mencabut kasus Habib Rizieq dinilai dapat menenangkan suasana bangsa, secara idealis kebijakan ini kembali menimbulkan tanda tanya besar tentang sistem hukum dan peradilan yang ada saat ini. Kebenaran yang masih bias dan misterius seperti ini tentu dapat menjadi lubang yang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan tertentu.
Terasa sekali ada tekanan di balik layar politik dan kekuasaan yang masuk melalui celah-celah hukum yang ada. Kebenaran yang bias dan hukum yang transaksional dapat dimanfaatkan para elit politik untuk melakukan deal-deal politik di ruang-ruang gelap.
baca juga : Mewaspadai Penumpang Gelap dalam Pergerakan
Belajar dari kasus hukum yang menimpa Ahok dan pola-pola pemerintahan yang sudah berlalu, celah hukum yang ada seringkali dimanfaatkan untuk menjegal orang benar atau sebagai jalan untuk membangun lobi yang digunakan untuk membangun jaringan mafia dalam pemerintahan.
Saat ini bapak Presiden Jokowi tentu saja sedang diperhadapkan dengan dua kemungkinan tersebut. Jika dia bersikap agresif soal hukum, dia akan mendapat tekanan luar biasa, dan bisa saja dijatuhkan seperti Ahok. Sedangkan apabila beliau melunak soal hukum, semua kepentingan akan mencoba melobi atau terus menekan hingga terjadi deal-deal politik tertentu.
Oleh karena itu Gereja Tuhan meresa perlu mengingatkan bapak Presiden Jokowi dan segenap pelaksana pemerintahan agar tetap dalam komitmen dan langkah yang benar menegakan kebenaran dan keadilan. Gereja Tuhan juga memanggil para relawan untuk membantu proses pemberesan dan pembenahan hukum yang ada di bangsa ini.
Dalam sistem demokrasi masyarakat tidak berperan sebagai pemandu sorak atau supporter dari tokoh yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Masyarakat termasuk Gereja ada sebagai pengontrol para elit yang dipercaya mengelola sumber daya bangsa.
Celah hukum tidak dapat terus dibiarkan dan menjadi beban dosa bangsa yang terus ditanggung dari generasi ke generasi. Pembenahan bidang hukum menjadi sangat penting untuk dilakukan seiring proses kemajuan yang sedang berjalan di bangsa ini.
Jangan sampai celah hukum menghentikan atau menghambat proses kemajuan yang terjadi di bangsa ini. Ini waktunya bangsa ini bertobat dan terus berbenah agar hukum tegak berdiri sehingga kebenaran dan keadilan dapat dinyatakan.
Ini juga waktunya membangun politik yang sehat yang tidak memanfaatkan celah hukum sebagai komoditas politik yang ditawarkan kepada masyarakat.
Penulis : Gilrandi ADP
