Editorial

Memaknai Penistaan Agama, Siapa Yang Berhak Menentukan?

- Editorial - Hukum negara Indonesia mengakui apa yang disebut penistaan agama adalah sesuatu yang melanggar hukum. Fakta hukum ini diakui dan harus dijalani WNI tanpa memandang bulu sebelum ada perubahan yang hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum utama yang berlaku sekarang ini adalah UU no. 1 PNPS/1965 yang  ditandatangani pada tahun 1965 oleh Presiden Soekarno. Dari ruang…
Lanjutkan Membaca...
Mandat Budaya

Mengapa PGI Berdiam Diri Dalam Kasus Penistaan Agama?

- Poleksosbud - PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) sebagai salah satu perwakilan umat Kristen  di Indonesia yang diakui pemerintah terlihat agak menghindar dengan persoalan yang menimpa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. PGI berdalih bahwa mereka tidak ikut berpolitik praktis dalam Pilkada DKI 2017. Sikap PGI tersebut sangat berbeda dengan kasus penghentian KKR Natal Pdt. Stephen Tong di Sibuaga ITB, Bandung,…
Lanjutkan Membaca...
Editorial

Kasus Ahok Menujukkan Realitas Wajah Demokrasi Indonesia

- Editorial - Kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah diproses kepolisian, bahkan berkas sudah dinyataan komplit (P21) oleh kejaksaan. Jadi, sudah pasti Ahok akan diadili di pengadilan. Itulah jalur hukum yang Ahok harus lewati. Pengadilan yang akan digelar secara terbuka bukan hanya akan menaikkan  "rating" media yang meliput, tapi pengadilan Ahok akan menjadi suatu pembelajaran demokrasi yang sangat mahal. Apakah…
Lanjutkan Membaca...